Putera Sampoerna Foundation dan Tango Foundation ke daftar penerima ‘suntikan’ dana hibah Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik. Akibatnya, Muhammadiyah, NU da PGRI mundur karena kriteria pemiihan dan penetapan peserta dinilai tak jelas. Terkait pendidikan di Indonesia, pemerhati pendidikan Indra Charismidiaji angkat bicara.
Dia menuturkan, dari sisi makro, siapa pun Menteri Pendidikan Indonesia, menurut Indra tugasnya berat. “Berat sekali untuk mencerdaskan bangsa ini, karena modal kita itu sangat minim,” kata Indra membuka argumennya dalam , Selasa (28/7/2020). Menurut jurnal Inggris, tambah Indra, pendidikan di Indonesia dipandang ketingggalan 1000 tahun dibanding negara negara lain.
“Dengan adanya Mas Menteri ini, tadinya kita semua berharap, kalau tadi istilahnya Pak Karni kan ‘Out of The Box’ ,tapi setelah 10 bulan ini beliau memimpin, kok makin banyak kegaduhan demi kegaduhan yang muncul,” tambah Indra. Menurut Indra, wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah, karena lembaga yang seharusnya memimpin urusan pendidikan tidak terlihat. “Saya harus koreksi, jadi ini bukan program Out of The Box , Pak. Semua program yang ada itu adalah program daur ulang miliknya sebuah perusahaan swasta,” tegas Indra.
Tahun lalu, kata Indra, ada perusahaan swasta pemiliknya merek Merdeka Belajar, sudah memiliki KOP (Komunitas Organisasi Pendidikan) yang konsepnya sama. Lebih lanjut, dalam memaparkan materi di ILC, Indra menegaskan dunia pendidikan Indonesia membutuhkan overhold . Awalnya Indra mengaku berharap dengan keberadaan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan.
Indra lantas menganalogikan dunia pendidikan yang tengah menghadapi polemik ini dengan sistem penggunaan aplikasi GoJek. “Logikanya sederhana, kalau di GoJek, kalau kita memulai, ada titik jemputnya di mana, perginya mau sampai mana?,” ungkap Indra. “Yang kita butuhkan ini dari Kemendikbud. Kita sekarang ada di mana dan mau di bawa ke mana?,” jelas Indra.
Menurutnya, dua hal itu hal yang bellum pernah disampaikan Kemendikbud dari berbagai progam yang ada. “Semuanya sepotong potong, jilid satu, jilid dua, jilid tiga, jilid empat,” kata Indra. “Kita tidak pernah tahu, kita nyasar atau tidak? Sampai ke tempat tujuan tau ke mana?,” tambah Indra.
“Sebelum berbagai macam program dengan nama aneh aneh ini, kita butuh tahu di mana dan ke mana,” terang Indra. Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim akan mengevaluasi Program Organisasi Penggerak bersama pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga daerah. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (25/7/2020).
Nadiem menyatakan, evaluasi lanjutan ini dilakukan karena adanya masukan dari kalangan masyarakat. Meski demikian, Nadiem tidak menjelaskan secara spesifik masukan tersebut. "Saya kira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak," tutur Nadiem Makarim.
"Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat memajukan pendidikan nasional,"imbuhnya. Oleh karena itu, Nadiem Makarim akan melakukan evaluasi lanjutan dari POP. Iaingin memastikan kembali program yang digagasnya ini memiliki integritas dan transparansi yang baik.
"Tapi kita harus memastikan bahwa program ini, sebelum dilaksanakan adalah program dengan integritas dan transparansi yang terbaik,"jelas Nadiem. Dalam evaluasi tersebut, ada tiga hal yang akan dilihat. Menurutnya, yang pertama mengenai integritas dan transparansi dari sistem seleksi POP Kemendikbud.
"Pertama adalah integritas dan transparansi sistem seleksi yang kita lakukan," paparnya. "Kami tidak hanya melihat secara internal, tapi juga mengundang pihak eksternal untuk melihat proses yang sudah kita lakukan," kata Nadiem.